LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LAPOKAINSE

TAHUN ANGGARAN 2022.

1. Pendahuluan

Bismillaahirrahmannirahim

Assalamu’alaikum warohmatullohi wabarokatuh. 

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah SWT,  karena atas limpahan Rahmat Taufiq dan Hidayah-Nya serta berkenannya, maka laporan Pertanggungjawaban  Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lebakwangi  Tahun Anggaran  2022,    yang merupakan amanat dari masyarakat dapat diselesaikan sesuai dengan Prioritas RKPDes Tahun 2020-2022.

 Laporan ini kami susun dengan maksud sebagai Laporan Kepala Desa kepada BPD dan Masyarakat di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Bidang Penyelenggaraan Pembangunan, dibidang Pembinaan Kemasyarakatan dan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Bencana Darurat dan Mendesak Desa yang diselenggarakan selama Tahun Anggaran 2022  yang dimuat dalam APBDes 2022 disamping itu Laporan ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi yang membutuhkan Informasi serta sebagai sarana evaluasi Kepala Desa untuk  Pelaksanaan Tugas Kepala Desa di tahun yang akan datang.

Penyusunan laporan ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang pada pelaksanaannya menggunakan Aplikasi Siskeudes V2.0.R2.0.2.Rilis.   Laporan ini merupakan upaya bersama seluruh Aparatur Desa dengan lembaga-Lembaga Desa lainnya melalui pengumpulan data dan kompilasi dari seluruh laporan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan selama kurun waktu 1 (satu)  tahun.

Kepada seluruh aparatur Desa dan semua pihak yang telah memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dengan ini disampaikan terima kasih.

Demikianlah penyusunan Laporan pertanggungjawaban Kepala Desa  ini kami buat dan mohon maaf atas segala kelemahan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas,  semoga di tahun yang akan datang akan lebih baik dari tahun  ini.

Wabillaahitaufiq walhidayah

Wassalamu’alaikum warohmatullohi wabarokatuh

1. Dasar Hukum

1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas system keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan  Persekonomian  Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2020  Nomor 87);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencananaan Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan dan Hak Asal usul dan Kewenangan berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah; (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 249);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5):
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6):
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2020, tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 Tahun 2020, tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapai Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1129);
20. Instruksi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, tanggal 15 Mei 2020 tentang Percepatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ;
21. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2070/SJ Tanggal 2 April 2020 Tentang Penanggulangan Dampak Covid-19 di Desa;
22. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 06 Tahun 2020 tentang tata cara pembagian dan penetapan Rincian Dana Desa (DD) setiap desa kabupaten muna barat. (Berita daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2020 No 6);
23. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 07 Tahun 2020 tentang tata cara pembagian dan penetapan Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) setiap desa kabupaten muna barat. (Berita daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2020 No 7);
24. Peraturan Desa lapokainse Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa lapokainse Periode 2022-2026;
25. Peraturan Desa lapokainse Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa lapokainse tahun 2022;
26. Peraturan Desa lapokainse Nomor 02 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Lapokainse Tahun 2022;

Grafik Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2022

Gambar APBDes Desa Lapokainse Tahun 2022

Gambar Realisasi APBDes Desa Lapokainse Tahun 2022