Terbitnya PP Nomor 16 Tahun 2026 seharusnya menjadi titik terang bagi perangkat desa. Namun yang terjadi justru sebaliknya—regulasi ini kembali menunjukkan satu kenyataan pahit: negara belum benar-benar serius menyelesaikan persoalan status perangkat desa.

Ini bukan lagi soal harapan yang belum terpenuhi. Ini soal pengabaian yang terus diulang.

Perangkat desa selama ini dipaksa berada dalam posisi yang kontradiktif. Mereka dituntut profesional, dituntut akuntabel, bahkan mengelola anggaran miliaran rupiah setiap tahun. Mereka menjadi garda terdepan pelayanan publik. Namun di saat yang sama, negara tidak pernah memberikan kepastian status, perlindungan, maupun jaminan masa depan yang layak.

PP 16 Tahun 2026 datang tanpa keberanian. Tidak ada satu pun terobosan terkait status perangkat desa. Tidak ada arah kebijakan. Tidak ada peta jalan. Yang ada hanya pengulangan pola lama: regulasi diterbitkan, tetapi persoalan inti sengaja dihindari.

Ini menimbulkan kesan kuat bahwa pemerintah bukan tidak mampu, tetapi tidak mau mengambil keputusan.

Alasan klasik soal beban anggaran dan kompleksitas birokrasi terus dijadikan tameng. Padahal, jika memang ada kemauan politik, pemerintah seharusnya bisa merumuskan skema transisi atau model kelembagaan baru yang memberikan kepastian. Faktanya, hingga hari ini, perangkat desa dibiarkan hidup dalam ketidakpastian sistemik.

Lebih parah lagi, kondisi ini menciptakan ketimpangan yang nyata. Di satu sisi, negara menuntut desa menjadi motor pembangunan. Di sisi lain, aparatur yang menjalankan roda pemerintahan desa justru tidak diberikan status yang jelas. Ini bukan sekadar inkonsistensi—ini adalah bentuk ketidakadilan struktural.

Jika terus dibiarkan, dampaknya tidak main-main. Bukan hanya soal menurunnya motivasi kerja, tetapi juga berpotensi menggerus kualitas pelayanan publik di desa. Dan ketika desa melemah, maka fondasi pembangunan nasional ikut terancam.

Sudah saatnya pemerintah berhenti bermain aman. Keputusan harus diambil. Apakah perangkat desa akan diintegrasikan ke dalam sistem ASN, atau dibuatkan skema khusus yang setara dan bermartabat—apa pun itu, harus jelas, tegas, dan memiliki kepastian hukum.

Karena jika tidak, maka setiap regulasi baru, termasuk PP 16 Tahun 2026, hanya akan dikenang sebagai satu hal:
produk kebijakan yang gagal menjawab persoalan paling mendasar di tingkat desa.